NoInformasiLihat / Download
1Informasi tentang profil badan publik
a. Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik serta kantor unit-unit di bawahnyaLihat
b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan PublikLihat
c. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat strukturalLihat
d. Laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkanLihat
2Informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.
a. nama program dan kegiatanLihat
b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungLihat
c. target dan/atau capaian program dan kegiatanLihat
d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatanLihat
e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahLihat
f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan PublikLihat
g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakatLihat
h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik NegaraLihat
3Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
Uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannyaLihat
4Informasi tentang laporan keuangan yang telah diaudit
a. rencana dan laporan realisasi anggaranLihat
b. neracaLihat
c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlakuLihat
d. daftar aset dan investasiLihat
5Informasi tentang laporan akses Informasi Publik
a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterimaLihat
b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi PublikLihat
c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolakLihat
d. alasan penolakan Permintaan Informasi PublikLihat
e. Laporan Layanan Informasi PublikLihat
6Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang wajib disampaikan kepada publik.
a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatanLihat
b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkanLihat
7Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik
a. tata cara memperoleh Informasi PublikLihat
b. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungiLihat
8Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik
a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan PublikLihat
b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutanLihat
9Informasi tentang pengadaan barang dan jasa
a. tahap perencanaan meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)Lihat
b. tahap pemilihan, meliputi:
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS
3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7. Daftar Kuantitas dan Harga;
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Dokumen Penawaran Administratif;
12. Surat Penawaran Penyedia;
13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ);
20. Surat Perjanjian Kemitraan;
21. Surat Perjanjian Swakelola;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.		Lihat
c. tahap pelaksanaan:
1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan
2. Ringkasan Kontrak
3. Surat Perintah Mulai Kerja
4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
5. Surat Jaminan Uang Muka;
6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
7. Surat Tagihan;
8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;
10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan PelaksanaanPekerjaan;
12. Laporan PenyelesaianPekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over		Lihat
10Informasi tentang ketenagakerjaanLihat
11Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik
a. Pengamatan gejala bencana;
b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
d. peringatan bencana;
e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
f. lokasi evakuasi; dan
g. pelaksanaan penyelematan dan evakuasi		Lihat
12Surat Keputusan Daftar Informasi PublikLihat
13Surat Keputusan Daftar Informasi DikecualikanLihat