1. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala

Informasi ini disediakan secara rutin melalui situs resmi kesbangpol.semarangkota.go.id.

• Profil Badan Publik: Memuat kedudukan/domisili, visi dan misi, tugas, fungsi, serta struktur organisasi.
• Profil Pimpinan: Memuat riwayat singkat pimpinan dan hasil pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
• Program & Kegiatan: Nama program, penanggung jawab, target/capaian, jadwal pelaksanaan, serta agenda kerja.
• Laporan Keuangan: Ringkasan laporan yang telah diaudit, termasuk Neraca (2025), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Realisasi Anggaran, dan daftar aset.
• Akses Informasi: Prosedur permohonan informasi, laporan jumlah permohonan yang diterima, dikabulkan, atau ditolak, serta tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang.
• Pengadaan Barang & Jasa: Informasi mulai dari tahap perencanaan (RUP), pemilihan penyedia, hingga tahap pelaksanaan kontrak.

2. Informasi Wajib Diumumkan Serta Merta

Informasi yang harus segera diumumkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak atau ketertiban umum.

• Penanganan Bencana: Prosedur penanganan bencana alam di lingkungan Pemerintah Kota Semarang (jalur evakuasi, simulasi).
• Kesehatan (Covid-19): Pembaruan data, anggaran, dan bantuan sosial terkait penanganan Covid-19.

3. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang wajib disediakan dan diberikan kepada pemohon informasi publik saat dibutuhkan.

• Daftar Informasi Publik (DIP): Daftar yang memuat seluruh kategori informasi yang tersedia di tahun 2026.
• Dokumen Hukum: Produk hukum seperti Perda, Perwal, SK Walikota/Sekda, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rentang waktu 2021-2026.
• Dokumen Pendukung: Naskah akademik, risalah rapat, dan tahap perumusan peraturan.
• Data Kepegawaian & Organisasi: Pedoman pengelolaan administrasi, keuangan, personil, serta profil lengkap pegawai (termasuk riwayat karir dan penghargaan).
• Rencana Strategis: Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Publik.
• Laporan Pelanggaran: Data mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat beserta penindakannya